Selamat Datang di Website Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
Peta Situs  Kontak    Mail    Login   
Kamis,   23 Oktober 2014
 
Perhutani Siap Ladeni Walhi Jabar

Ilustrasi

Perum Perhutani III Jawa Barat membantah kerja sama operasional (KSO) bodong seperti tudingan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), terkait perjanjian reklamasi dan rehabilitas di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor.

Demikian disampaikan Perum Perhutani III Jabar-Banten melalui Kepala Biro Perlindungan Sumber Daya Hutan, Taufik Hidayat kepada wartawan di Perum Perhutani III Jabar-Banten di Jln. Soekarno-Hatta Bandung, Senin (21/1).

Taufik didampingi Yopita Sari (Kasi Humas, Sekretariat, dan Protokoler), Yuniar Permadi, S.H. (Kasi Hukum dan Kepatuhan), Nandang (Kasi Keamanan SDH), Sukidi (Kasi Agraria), Agus Sodikin (Kasi Komunikasi Sosial), dan LO Perhutani, AKBP I Nengah Merta.

Menurut Taufik, apa yang dituduhkan Walhi Jabar sama sekali tidak berdasar. Mengingat semuanya sudah ada payung hukumnya, yakni Permenhut No. 50/2006 tentang pedoman kerja sama usaha perum dalam kawasan hutan. Sedangkan bentuk kerja sama tersebut langsung ditandatangani oleh menteri.

Diberitakan sebelumnya, dugaan KSO bodong tersebut berdampak timbulnya kerugian negara. Selama lima tahun masa KSO, kerugian negara mencapai Rp 49 miliar yang masuk kantong pribadi. Angka tersebut muncul dari biaya kontribusi, reklamasi, rehabilitasi, dan uang garansi.

"Tudingan itu tidak benar, kita (pihak Perhutani, red) telah melakukan mekanisme sesuai peraturan," katanya.

Pihaknya tidak gegabah dan telah melakukan mekanisme sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 50/2006 dan PP No. 43/2008 serta ditindaklanjuti dengan PP No. 18/2012.

Hasil rekomendasi dari pihak kementerian tersebut, satu dari tiga perusahaan penambangan mendapat rekomendasi, yakni Koperasi Tani Berkah. Sedangkan dua perusahaan lainnya masih dalam proses, yakni PT Lebah Baja Rekha dan PT Lumbung Mineral Sentosa.

Menyinggung pihak Walhi Jabar yang melapor ke Polda Jabar dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufik mengatakan, pihaknya siap meladeni dan menindaklanjuti. Mengingat hal tersebut merupakan hak dan kewajiban warga negara.

Di sisi lain, pihaknya juga terbuka dengan pihak mana pun, termasuk Wahli Jabar untuk menjalin komunikasi yang baik. "Kami juga pernah datang untuk memberikan penjelasan duduk permasalahannya terkait masalah tersebut," katanya.

Selain itu, lanjut Taufik, pasca-era keterbukaan sejak tahun 1998, transparansi dalam berbagai hal bukan hal yang aneh.

Sedangkan mengenai pinjam pakai kawasan hutan memang harus ada kompensasinya. Hal ini dilakukan sejak tahun 2006 dan yang mengeluarkan rekomendasi adalah Menteri Kehutanan. Saat itu terdapat 11 perusahaan. Namun sejak 2009 terjadi penghentian terhadap 11 perusahaan, tepatnya 13 Maret 2009. Kemudian PP No. 43/2008 diganti dengan PP No. 18/2012. Dari 11 perusahaan tersebut hanya tiga yang mengajukan permohonan. Pihak kementerian kemudian melakukan persetujuan untuk Koperasi Tani Berkah. Sedangkan dua perusahaan lainnya dalam proses, yakni PT Lebah Baja Rekha Nusa dan PT Lumbung Mineral Sentosa.



:
  • Adelin Lis Dituntut 10 Tahun
  • Curi Kayu Divonis 3 Bulan 15 Hari
  • KPH Sumedang Tawarkan Solusi
  • Garut Bentuk Forum Daerah Aliran Sungai
  • Program Sentra industri rotan dimulai Februari 2012

    Sumber ( pikiran-rakyat.com)

  •   >> Ke Indeks Berita 




    Polling
      Menurut Anda Populasi pohon di Kota Bandung
    Sangat Banyak
    Cukup Banyak
    Kurang Banyak
    Sedikit
    Sangat Kurang


    Peta Kawasan Hutan
    Pelayanan



     

    Copyright © Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat