Wakil Bupati Sukabumi Drs. H. Marwan Hamami menegaskan, Penkab Sukabumi akan melayangkan surat kepada Menteri Kehutanan (Menhut), untuk mempertanyakan pengelolaan kawasan konservasi hutan Sukawayana di Desa Citepus, Kec. Palabuhan Rat. Masalahnya, hingga saati ini pengelolaan kawasan konservasi itu semakin tidak jelas. Padahal kondisinya sudah semakin kritis akibat penjarahan.

            Ketidakjelasan pengelolaan kawasan hutan konservasi Sukawayana ini, lanjut Marwan, memberikan peluang bagi siapapun untuk memanfaatkannya. Tak terasa kawasan hutan konservasi ini sudah hamper penuh oleh pedagang dengan cara mendirikan bangunan permanent dan semipermanen. Semakin banyak bangunan berdiri di lokasi tersebut, akan semakin sulit untuk “membersihkannya”.

            Sayangnya tanggungjawab pengelolaan berada ditangan kehutanan. Pemkab Sukabumi selama ini hanya mampu menonton tanpa bisa bertindak menyangkut  kewenangan pengelolaan kawasan Konservasi Sukawayana kian tidak menunjukan keseimbangan potensi hayatinya, dipastikan akan menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan sekitar sekaligus mengancam kawasan hutan tersebut.

            “Karena kondisinya sudah seperti ini, banyak binatang dilindungi yang tadinya sering muncul mewarnai kawasan hutan konservasi, kini hilang entah kemana dan ini sangat disayangkan,” jelas Marwan.

      Dipenuhi bangunanan liar

          Berdasarkan catatan, lanjut Marwan, kondisi terakhir sudah sangat memprihatinkan. Hmapir disepanjang kawasan Sukawayana dipenuhi bangunan liar. Sayangnya, pihak yang memiliki tanggung jawab penuh mengelola kawasan itu, seperti tidak berupaya mengantisipasi dan melakukan tindakan. “Saya tidak tahu apa yang menjadi kendala pihak-pihak terkait, hingga pengelolaan kawasan hutan lindung itu tidak jelas programnya,” ujar Marwan.

            Dikatakan, akibat kawasan hutan lindung tidak tertata dengan baik, juga berdampak terhadap merosotnya nilai jual kepariwisataan di Pantai Palabuhanratu. Sebab, akibat maraknya bangunan liar, kawasan itu jadi kumuh. “ Kalau kewenangan itu ada ditangan Pemkab Sukabumi, pasti sudah kita tangani. Contohnya Pantai Karanghawu yang selama ini kumuh oleh bangunan liar, sudah diterbitkan. Ini semata-mata agar kawasan pantai asri dan indah,” papar Marwan Harmami.