Selamat Datang di Website Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
Peta Situs  Kontak    Mail    Login   
Sabtu,   18 November 2017
 
 Teknologi
 Arsip
 Peraturan
 Permenhut

Cari Arsip:

No Judul File
1
Metode Penilaian Hasil Verifikasi

Buku III (Metode Penilaian Hasil Verifikasi Lapangan) ini merupakan lanjutan dari Buku II. Secara umum, buku ini menguraikan aspek kerangka pemikiran penilaian akhir kinerja dan metode penilaian akhir kinerja pengelolaan kawasan lindung. Pada bagian akhir disajikan teknik mengukur kinerja pengelolaan kawasan lindung. Penilaian hasil verifikasi lapangan merupakan sintesa dari nilai setiap indikator. Hasil penilaian akan menjadi landasan dalam evaluasi serta bahan bagi rekomendasi yang akan disusun untuk perbaikan dan peningkatan pencapaian kawasan lindung di Jawa Barat.
Tahun : 2013
Penulis: penyusun
Publisher: admin
Nama File: BUKU III (KIKPKL).pdf
Besar File :  (2.439  KB)
[download]
2
Metode Verifikasi Lapangan

Buku II (Metode Verifikasi Lapangan) berisi uraian tentang metode meverifikasi data di lapangan. Buku ini diperlukan bagi assessor dalam melakukan penilaian kinerja pengelolaan kawasan lindung. Pengambilan data dan informasi yang tepat membutuhkan metode yang tepat. Metode yang tepat juga berguna dalam efisiensi waktu pelaksanaan pengumpulan data atau verifikasi data lapangan.
Tahun : 2013
Penulis: penyusun
Publisher: admin
Nama File: BUKU II (KIKPKL).pdf
Besar File :  (3.621  KB)
[download]
3
Kriteria Dan Indikator Pengelolaan Kawasan Lindung Dalam Rangka Perwujudan Green Province Jawa Barat

Provinsi Hijau (Green Province) Jawa Barat adalah kebijakan Pemprov Jabar dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dinyatakan Perda Jawa Barat No 2 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013.
Tahun : 2013
Penulis: penyusun
Publisher: admin
Nama File: BUKU I (KIKPKL).pdf
Besar File :  (4.444  KB)
[download]
4
SUKUN KOMODITI PANGAN ALTERNATIF

HUTAN KEMASYARAKATAN Sukun an Alternative Food Community Forest Dedi Setiadi, Hamdan A. Adinugraha dan NK. Kartikawati Pusat Litbang Hutan Tanaman I. PENDAHULUAN Pohon sukun banyak ditanam di pekarangan dan telah dikenal masyarakat luas. Bentang keragaman genetiknya sangat luas, dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi sampai Papua. Sukun adalah salah satu jenis tanaman dari famili Moraceae dengan nama botanis Artocarpus altilis. Sukun dapat tumbuh hampir disemua tipe lahan dan jenis tanah di Indonesia, pada ketinggian tempat 0 m 700 m dpl, namun tumbuh optimal pada ketinggian 0 m 400 m dpl, dengan tanah alluvial yang kaya humus. Curah hujan yang baik untuk pertumbuhan tanaman sukun adalah 1500 mm 2500 mm/th dengan kelembaban 70%-90%.
Tahun : 2010
Penulis: Dedi Setiadi, Hamdan A. Adinugraha dan NK. Kartikawati Pusat Litbang Hutan Tanaman
Publisher: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman
Nama File: SUKUN KOMODITI PANGAN ALTERNATIF.rtf
Besar File :  (67  KB)
[download]
5
Penggunaan Pestisida Nabati Dalam Bidang Kehutanan

Penggunaan pestisida di lingkungan kehutanan khususnya untuk mengendalikan hama yang menyerang tanaman di persemaian dan tanaman muda saat ini masih menimbulkan dilema. Penggunaan pestisida khususnya pestisida sintetis/kimia memang memberikan keuntungan secara ekonomis, namun memberikan keuntungan secara ekonomis, namun memberikan kerugian diantaranya : - Residu yang tertinggal tidak hanya pada tanaman, tapi juga air, tanah dan udara - Penggunaan terus- menerus akan mengakibatkan efek resistensi dan ressistensi berbagai jenis hama
Tahun : 2008
Penulis: Admin
Publisher: Pusat Limbang Hutan Tanaman
Nama File: Piertrum.doc
Besar File :  (28  KB)
[download]
6
KEBAKARAN HUTAN INDONESIA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

Kebakaran hutan merupakan salah satu bentuk gangguan yang makin sering terjadi. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan cukup besar mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, dan asapnya mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi baik darat, sungai, danau, laut dan udara. Gangguan asap karena kebakaran hutan Indonesia akhir-akhir ini telah melintasi batas negara. Berbagai upaya pencegahan dan perlindungan kebakaran hutan telah dilakukan termasuk mengefektifkan perangkat hukum (undang-undang, PP, dan SK Menteri sampai Dirjen), namun belum memberikan hasil yang optimal. Sejak kebakaran hutan yang cukup besar tahun 1982/83 di Kalimantan Timur, intensitas kebakaran hutan makin sering terjadi dan sebarannya makin meluas. Tercatat beberapa kebakaran cukup besar berikutnya yaitu tahun 1987, 1991, 1994 dan 1997 hingga 2003. Oleh karena itu perlu pengkajian yang mendalam untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.
Tahun : 2007
Penulis: Ai Nurhayati, Esi Emilia, dkk
Publisher: http://tumoutou.net/
Nama File: kebakaran hutan.doc
Besar File :  (58  KB)
[download]
7
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang perlindungan hutan, penanggulangan kebakaran hutan, konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati, serta wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan.
Tahun : 2003
Penulis: -
Publisher: www.dephut.go.id
Nama File: PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM.pdf
Besar File :  (71  KB)
[download]
8
RECORVERY PERIOD SUMBERDAYA HUTAN MASIH PANJANG

Sampai saat ini harapan dapat terwujudnya bentuk pengolahan hutan yang tepat dan stabil belum dapat diperoleh. Siapa pun Menteri Kehutanan yang menjabat apalagi setelah era reformasi 1998 ternyata tidak mampu memperbaiki kerusakan sumberdaya hutan dengan berbagai program kebijakan prioritasnya. Kecuali hutan Jawa yang dikelola oleh Perum Perhutani, sumberdaya hutan nasional tidak kunjung membaik. Deforestasi seluas 1,6 juta hektar per tahun (1985-1997) meningkat tajam di era reformasi menjadi 2,83 juta hektar pertahun (1998-2000), entah angkanya saat ini, yang diwaranai pula dengan asap dan kebakaran lahan dan hutan, antara lain seluas sekitar 9 juta hektar tahun 1997/1998. Lahan kosong di kawasan hutan hutan mencapai 31,952 juta hektar (24%) masih ditambah sekitar 17,283 juta hektar belum terdeteksi perlu direhabilitasi telah mencapai 59,2 juta hektar.
Tahun : 2007
Penulis: Dr. Transtoto Handhadari
Publisher: Media Persaki
Nama File: RECORVERY PERIOD SUMBERDAYA HUTAN MASIH PANJANG.doc
Besar File :  (28  KB)
[download]
9
Kupu-kupu Bantimurung menanti kepunahan

Bantimurung adalah kupu-kupu. Sebaliknya, kupu-kupu dan Bantimurung. Begitulah, kupu-kupu dan Bantimurung terpisahkan. Karena kupu-kupu pula, Alfred Russel Wallace (1823-1913) menyebut Bantimurung sebagai Kerajaan Kupu-kupu (Kingdom of Butterfly). Tapi, pernyataan itu dibuat Wallace saat berkunjung ke Batimurung sekarang, pasti sebutan kerajaan kupu-kupu itu ditariknya kembali. Bantimurung yang pernah menjadi tempat hidup dan berkembang biak sekitar 250 jenis kupu-kupu, saat ini sudah jauh berubah. Berdasarkan sejumlah penelitian populasi dan jenis kupu-kupu semakin berkurang. Yang ada sekarang hanya 100-an jenis. Secara kasatmata, di sekitar pintu gerbang hingga air terjun dan sekitarnya tidak mudah lagi mudah lagi dijumpai kupu-kupu terbang bebas dalam jumlah banyak. Apalagi kalau sedang tidak musim. Di Bantimurung, musim kupu-kupu biasanya pada awal dan akhir tahun. "Kalau dulu, hampir tiap saat kita bisa meihat kupu-kupu terbang. Mau musim atau tidak musim. Tapi sekarang, sekalipun sedang musim, jumlahnya jauhnya berkurang,"ujar Dg Cupu (59), seorang warga yang di Bantimurung. Syamsuddin, seorang pengusaha kupu-kupu awetan di Bantimurung, mengatakan, untuk menangkap kupu-kupu, dia harus berburu kelokasi yang lebih jauh di luar Bantimurung. "Sekarang kalau mau kupu-kupu saya mengambil ke desa-desa lain seperti di Desa Pattunuang, Samanggi, dan Ta'deang. Disana saya masih bisa dapat sampai 300 ekor per hari,"katanya. Banyak peneliti dan pengamat menyimpulkan, penurunan populasi kupu-kupu di Bantimurung terjadi akibat penangkapan liar secara besar-besaran untuk usaha pengawetan kupu-kupu, dampak pertambangan karst, sampah, dan masalah lainya. Amran Achmad, ahli vegetasi dari Universitas Hasaniddin yang juga bergiat di Taman Nasional Bantimurung, menyatakan, "Pada penelitian tahun 1980 diketahui ada 130-an jenis kupu-kupu. Kemudian penelitian yang dilakukan IPB beberapa tahun kemudian menemukan ada 100-an jenis. Berbagai sebab Amran melihat, berkurangnya populasi ini terjadi akibat berbagai faktor, seperti perubahan habitat yang disebabkan udara yang tidak bersih, makanan, dan lain-lain. Akibatnya, kupu-kupu ketempat lain yang habitatnya lebih bagus. Di Bantimurung, sampah berceceran dimana-mana. Aktivitas pertambangan juga berdampak pada populasi kupu-kupu. Wilayah yang sudah ditambang akan terbuka dan menjadi lebih panas. Debunya menutupi flora hingga kupu-kupu tak lagi punya tempat tinggal nyaman dan makanan yang cukup,"kata Amran. Darsono, Kepala Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, mengatakan, populasi kupu-kupu di Bantimurung berkurang karena habitatnya sudah berubah. Dalam konteks ini bisa dilihat aktivitas pertambangan dan berbagai usaha yang berdampak merusak habitat kupu-kupu dan merusak iklim mikro. Bunyi bising dari pertambangan dan debu bisa membuat kupu-kupu menjauh. Kawasan Taman Nasional Bantimurng-Bulusaraung dengan luas 43.750 hektar (ha), hampir setengahnya atau sekitar 20.000 ha berupa karst. Dinas Pertambangan dan Energi Sulsel mencatat, sejak tahun 2000 setidaknya ada 14 perusahaan di Kabupaten Maros dan 25 di Kabupaten Pangkep yang memegang Surat Izin Penambangan Daerah (SPID) untuk menambang marmer dan batu kapur. Jumlah ini belum termasuk penambangan tradisional dan perorangan yang tidak memiki izin dan jumlahnya tidak kalah banyak. Usaha pertambangan yang menebar debu dan menimbulkan kebisingan inilah salah satu faktor yang diduga kuat menyebabkan berkurangnya populasi kupu-kupu di Bantimurung. Ditambah lagi hancurnya hutan akbiat pembukaan lahan untuk pertambangan yang juga sumber makanan, maka kepunahan kupu-kupu dari Bantimurung tinggal menunggu waktu..
Tahun : 2007
Penulis: Reny Sri Ayu Taslim
Publisher: Kompas
Nama File: lingkungan.txt
Besar File :  (0  KB)
[download]
10
KEBIJAKAN HUTAN MANGROVE DI INDONESIA

Di dalam menyelenggarakan kewenangannya dalam pengelolaan hutan mangrove, Departemen Kehutanan membawahi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bekerja di daerah, yaitu Balai Pengelolaan DAS (BPDAS) akan tetapi operasional penyelenggaraan rehabilitasi dilaksanakan Pemerintah Propinsi dan terutama Pemerintah Kabupaten/Kota (dinas yang membidangi kehutanan).
Tahun : 2007
Penulis: Dephut
Publisher: Dephut.go.id
Nama File: mangrove web.doc
Besar File :  (36  KB)
[download]

Tahun :
Penulis:
Publisher:
Nama File: ./data/sosialisasi/jamurTiram.flv
Besar File :
1




Polling
  Menurut Anda Populasi pohon di Kota Bandung
Sangat Banyak
Cukup Banyak
Kurang Banyak
Sedikit
Sangat Kurang


Peta Kawasan Hutan
Pelayanan



 

Copyright © Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat