Selamat Datang di Website Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat - Dirgahayu Republik Indonesia
Peta Situs  Kontak    Mail    Login   
Selasa,   30 September 2014
 

 


41 TAHUN 1999 - 1


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1999

TENTANG

KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.  bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang;

b.  bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat;

c.  bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peranserta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional;

d.  bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8) sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, dan tuntutan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;

e.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan undang-undang tentang Kehutanan yang baru.

Mengingat :

  1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
  5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEHUTANAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
  2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
  3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
  4. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
  5. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
  6. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
  7. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
  8. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
  9. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
  10. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
  11. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
  12. Taman buru adalah kawasan hutan yang di tetapkan sebagai tempat wisata berburu.
  13. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
  14. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
  15. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

Bagian Kedua
Asas dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan,kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

Pasal 3

Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yangberkeadilan dan berkelanjutan dengan:

a.  menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;

b.  mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;

c.  meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;

d.  meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan

e.  menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Penguasaan Hutan

Pasal 4

(1)   Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yangterkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(2)   Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenangkepada pemerintah untuk:

  1. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

  2. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
  3. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

(3)   Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat,sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengankepentingan nasional.

BAB II
STATUS DAN FUNGSI HUTAN

Pasal 5

(1)   Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:
a.  hutan negara, dan
b.  hutan hak.

(2)   Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat.

(3)   Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yangbersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.

(4)   Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak adalagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.

Pasal 6

(1)   Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu:
a.  fungsi konservasi,
b.  fungsi lindung, dan
c.  fungsi produksi.

(2)   Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:
a.  hutan konservasi,
b.  hutan lindung, dan
c.  hutan produksi.

Pasal 7

Hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari :
a.  kawasan hutan suaka alam,
b.  kawasan hutan pelestarian alam, dan
c.  taman buru.

Pasal 8

(1)   Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus.

(2)   Penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diperlukan untuk kepentingan umum seperti:
a.  penelitian dan pengembangan,
b.  pendidikan dan latihan, dan
c.  religi dan budaya.

(3)   Kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidakmengubah fungsi pokok kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

(1)   Untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air, di setiap kotaditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota.

(2)   Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan PeraturanPemerintah.

BAB III
PENGURUSAN HUTAN

Pasal 10

(1)   Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bertujuanuntuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untukkemakmuran rakyat.

(2)   Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatanpenyelenggaraan:
a.  perencanaan kehutanan,
b.  pengelolaan hutan,
c.  penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan
d.  pengawasan.

BAB IV
PERENCANAAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

(1)   Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamintercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2)   Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat,partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah.

Pasal 12

Perencanaan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi:
a.  inventarisasi hutan,
b.  pengukuhan kawasan hutan,
c.  penatagunaan kawasan hutan,
d.  pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan
e.  penyusunan rencana kehutanan.

Bagian Kedua
Inventarisasi Hutan

Pasal 13

(1)   Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasitentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap.

(2)   Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surveimengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, sertakondisi sosial masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.

(3)   Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
a.  inventarisasi hutan tingkat nasional,
b.  inventarisasi hutan tingkat wilayah,
c.  inventarisasi hutan tingkat daerah alian sungai, dan
d.  inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.

(4)   Hasil inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat(3) antara lain dipergunakan sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neracasumber daya hutan, penyusunan rencana kehutanan, dan sistem informasi kehutanan.

(5)   Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pengukuhan Kawasan Hutan

Pasal 14

(1)   Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintahmenyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan.

(2)   Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukanuntuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan.

Pasal 15

(1)   Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melaluiproses sebagai berikut:
a.  penunjukan kawasan hutan,
b.  penataan batas kawasan hutan,
c.  pemetaan kawasan hutan, dan
d.  penetapan kawasan hutan.

(2)   Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan denganmemperhatikan rencana tata ruang wilayah.

Bagian Keempat
Penatagunaan Kawasan Hutan

Pasal 16

(1)   Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 danPasal 15, pemerintah menyelenggarakan penatagunaan kawasan hutan.

(2)   Penatagunaan kawasan hutan meliputi kegiatan penetapan fungsi dan penggunaankawasan hutan.

(3)   Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaturdengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Pasal 17

(1)   Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat:
a.  propinsi,
b.  kabupaten/kota, dan
c.  unit pengelolaan.

(2)   Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan denganmempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliransungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukumadat dan batas administrasi pemerintahan.

(3)   Pembentukan unit pengelolaan hutan yang melampaui batas administrasi pemerintahankarena kondisi dan karakteristik serta tipe hutan, penetapannya diatur secara khusus olehMenteri.

Pasal 18

(1)   Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupanhutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan atau pulau guna optimalisasi manfaatlingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.

(2)   Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengansebaran yang proporsional.

Pasal 19

(1)   Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengandidasarkan pada hasil penelitian terpadu.

(2)   Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yangberdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan olehPemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3)   Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsikawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan PeraturanPemerintah.

Bagian Keenam
Penyusunan Rencana Kehutanan

Pasal 20

(1)   Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan denganmempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan kondisi sosial masyarakat, pemerintahmenyusun rencana kehutanan.

(2)   Rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut jangka waktuperencanaan, skala geografis, dan menurut fungsi pokok kawasan hutan.

(3)   Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaturdengan Peraturan Pemerintah.

BAB V
PENGELOLAAN HUTAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputikegiatan:
a.   tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,
b.   pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan,
c.   rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan
d.   perlindungan hutan dan konservasi alam.

Bagian Kedua
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan

Pasal 22

(1)   Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensifuntuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.

(2)   Tata hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem,tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan.

(3)   Blok-blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi pada petak-petak berdasarkanintensitas dan efisiensi pengelolaan.

(4)   Berdasarkan blok dan petak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disusunrencana pengelolaan hutan untuk jangka waktu tertentu.

(5)   Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 23

Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untukmemperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilandengan tetap menjaga kelestariannya.

Pasal 24

Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutancagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.

Pasal 25

Pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam serta tamanburu diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

(1)   Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasalingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

(2)   Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatankawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukankayu.

Pasal 27

(1)   Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapatdiberikan kepada:
a.   perorangan,
b.   koperasi.

(2)   Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat(2), dapat diberikan kepada:
a.   perorangan,
b.   koperasi,
c.   badan usaha milik swasta Indonesia,
d.   badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

(3)   Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat(2), dapat diberikan kepada:
a.  perorangan,
b.  koperasi.

Pasal 28

(1)   Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasalingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayudan bukan kayu.

(2)   Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatankawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu,izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izinpemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 29

(1)   Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapatdiberikan kepada:
a.   perorangan,
b.   koperasi.

(2)   Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)dapat diberikan kepada:
a.   peraorangan,
b.   koperasi,
c.   badan usaha milik swasta Indonesia,
d.   badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

(3)   Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28ayat (2) dapat diberikan kepada:
a.   perorangan,
b.   koperasi,
c.   badan usaha milik swasta Indonesia,
d.   badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

(4)   Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat(2) dapat diberikan kepada:
a.   perorangan,
b.   koperasi,
c.   badan usaha milik swasta Indonesia,
d.   badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

(5)   Izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28ayat (2) dapat diberikan kepada:
a.   perorangan,
b.   koperasi.

Pasal 30

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badanusaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usahapemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu,diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat.

Pasal 31

(1)   Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan, dan lestari, maka izin usaha pemanfaatanhutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha.

(2)   Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

Pemegang izin sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 29 berkewajiban untukmenjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya.

Pasal 33

(1)   Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan,pengolahan, dan pemasaran hasil hutan.

(2)   Pemanenan dan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bolehmelebihi daya dukung hutan secara lestari.

(3)   Pengaturan, pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 34

Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapatdiberikan kepada:
a.  masyarakat hukum adat
b.  lembaga pendidikan,
c.  lembaga penelitian,
d.  lembaga sosial dan keagamaan.

Pasal 35

(1)   Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27dan Pasal 29, dikenakan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana jaminankinerja.

(2)   Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27dan Pasal 29 wajib menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan.

(3)   Setiap pemegang izin pemungutan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 danPasal 29 hanya dikenakan provisi.

(4)   Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 36

(1)   Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan,sesuai dengan fungsinya.

(2)   Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukansepanjang tidak mengganggu fungsinya.

Pasal 37

(1)   Pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan,sesuai dengan fungsinya.

(2)   Pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukansepanjang tidak mengganggu fungsinya.

Pasal 38

(1)   Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutananhanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.

(2)   Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpamengubah fungsi pokok kawasan hutan.

(3)   Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberianizin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktutertentu serta kelestarian lingkungan.

(4)   Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambanganterbuka.

(5)   Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampakpenting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri ataspersetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 39

Ketentuan pelaksanaan tentang pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutansebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

Pasal 40

Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, danmeningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannyadalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Pasal 41

(1)   Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan:
a.  reboisasi,
b.  penghijauan,
c.  pemeliharaan,
d.  pengayaan tanaman, atau
e.  penerapan teknis konservasi tanah secara vegetatitf dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif.

(2)   Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di semua hutandan kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional.

Pasal 42

(1)   Rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik.

(2)   Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya melaluipendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.

(3)   Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaturdengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

(1)   Setiap orang yang memiliki, mengelola, dan atau memanfaatkan hutan yang kritis atautidak produktif, wajib melaksanakan rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan dankonservasi.

(2)   Dalam pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orangdapat meminta pendampingan, pelayanan dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat,pihak lain atau pemerintah.

Pasal 44

(1)   Reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi usaha untukmemperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapatberfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.

(2)   Kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inventarisasilokasi, penetapan lokasi, perencanaan, dan pelaksanaan reklamasi.

(3)   Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaturdengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

(1)   Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) yangmengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuaidengan pola yang ditetapkan pemerintah.

(2)   Reklamasi pada kawasan hutan bekas areal pertambangan, wajib dilaksanakan olehpemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.

(3)   Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatankehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar danajaminan reklamasi dan rehabilitasi.

(4)   Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Pasal 46

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasanhutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi,tercapai secara optimal dan lestari.

Pasal 47

Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

a.  mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan

b.  mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Pasal 48

(1)   Pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.

(2)   Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh pemerintah.

(3)   Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal29, serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalamPasal 34, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya.

(4)   Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya.

(5)   Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakatdiikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan.

(6)   Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat(4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 49

Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di arealkerjanya.

Pasal 50

(1)   Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.

(2)   Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatanjasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izinpemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkankerusakan hutan.

(3)   Setiap orang dilarang:

  1. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
  2. merambah kawasan hutan;
  3. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
    1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
    2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
    3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
    4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
    5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
    6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
  4. membakar hutan;
  5. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
  6. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
  7. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
  8. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
  9. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
  10. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
  11. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
  12. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
  13. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

(4)   Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atausatwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

(1)   Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanantertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus.

(2)   Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berwenang untuk:

  1. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
  2. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
  3. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  4. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  5. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan
  6. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

BAB VI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN LATIHAN SERTA PENYULUHAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52

(1)   Dalam pengurusan hutan secara lestari, diperlukan sumber daya manusia berkualitasyang bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari dengan iman dantaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan,pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan yang berkesinambungan.

(2)   Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan sertapenyuluhan kehutanan, wajib memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi, kearifantradisional serta kondisi sosial budaya masyarakat.

(3)   Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, sertapenyuluhan kehutanan, pemerintah wajib menjaga kekayaan plasma nutfah khas Indonesia daripencurian.

Bagian Kedua
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

Pasal 53

(1)   Penelitian dan pengembangan kehutanan dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuannasional serta budaya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan.

(2)   Penelitian dan pengembangan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan kemampuanpengurusan hutan dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan nilaitambah hasil hutan.

(3)   Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan dilakukan oleh pemerintah dandapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.

(4)   Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan kemampuanuntuk menguasai, mengembangkan, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi kehutanan.

Pasal 54

(1)   Pemerintah bersama-sama dengan dunia usaha dan masyarakat mempublikasikan hasilpenelitian dan pengembangan kehutanan serta mengembangkan sistem informasi dan pelayananhasil penelitian dan pengembangan kehutanan.

(2)   Pemerintah wajib melindungi hasil penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidangkehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)   Izin melakukan penelitian kehutanan di Indonesia dapat diberikan kepada penelitiasing dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pendidikan dan Latihan Kehutanan

Pasal 55

(1)   Pendidikan dan latihan kehutanan dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkankualitas sumberdaya manusia kehutanan yang terampil, profesional, berdedikasi, jujur sertaamanah dan berakhlak mulia.

(2)   Pendidikan dan latihan kehutanan bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yangmenguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalampengurusan hutan secara adil dan lestari, didasari iman dan taqwa kepada Tuhan Yang MahaEsa.

(3)   Penyelenggaraan pendidikan dan latihan kehutanan dilakukan oleh pemerintah, duniausaha, dan masyarakat.

(4)   Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung terselengaranyapendidikan dan latihan kehutanan, dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia.

Bagian Keempat
Penyuluhan Kehutanan

Pasal 56

(1)   Penyuluhan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sertamengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutananatas dasar iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadar akan pentingnya sumberdaya hutan bagi kehidupan manusia.

(2)   Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, danmasyarakat.

(3)   Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung terselenggaranyakegiatan penyuluhan kehutanan.

Bagian Kelima
Pendanaan dan Prasarana

Pasal 57

(1)   Dunia usaha dalam bidang kehutanan wajib menyediakan dana investasi untukpenelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan.

(2)   Pemerintah menyediakan kawasan hutan untuk digunakan dan mendukung kegiatanpenelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut tentang penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan,serta penyuluhan kehutanan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 59

Pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaanpengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligusmerupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut.

Pasal 60

(1)   Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan.

(2)   Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan.

Pasal 61

Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pengurusan hutan yangdiselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 62

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaandan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Pasal 63

Dalam melaksanakan pengawasan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1),pemerintah dan pemerintah daerah berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, danmelakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan.

Pasal 64

Pemerintah dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan hutanyang berdampak nasional dan internasional.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan kehutanan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
PENYERAHAN KEWENANGAN

Pasal 66

(1)   Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah menyerahkan sebagian kewenangankepada pemerintah daerah.

(2)   Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengurusan hutan dalam rangka pengembanganotonomi daerah.

(3)   Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaturdengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX
MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 67

(1)   Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakuikeberadaannya berhak:

  1. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
  2. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
  3. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

(2)   Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3)   Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaturdengan Peraturan Pemerintah.

Edit Terakhir : 14-01-2008 00:17:31
 




Polling
  Menurut Anda Populasi pohon di Kota Bandung
Sangat Banyak
Cukup Banyak
Kurang Banyak
Sedikit
Sangat Kurang


Peta Kawasan Hutan
Pelayanan



 

Copyright © Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat