Dinas Kehutanan Prov Jabar

MERANCANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT

DENGAN METODE PARTISIPATORY RURAL APPRAISAL

 

OLEH

NUR INTAN FITRIANI, S.HUT, M.AP

(Fungsional Perencana Muda pada Dinas Kehutanan Prov. Jabar)

 

 

Menurut KepMenHut No. 49 tahun 1997, bahwa hutan rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 ha dengan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan/atau jenis tanaman lainnya lebih dari 50 % dan/atau pada tahun pertama dengan tanaman sebanyak minimal 500 tanaman per hektar.

Berdasarkan asal terbentuknya hutan rakyat dapat  dibedakan  atas yaitu :

a.      Hutan  Rakyat yang berasal dari hasil swadaya masyarakat

b.      Hutan Rakyat yang berasal dari bantuan ( Fasilitasi Pemerintah)

c.      Hutan Rakyat yang berasal dari bantuan CSR.

 

Dilihat dari asal pembentukannya, maka terdapat fungsi – fungsi Hutan Rakyat yang ingin dicapai meliputi  fungsi ekonomi, ekologi dan sosial. Namun seiring dengan perjalanan pengelolaannya,  ketiga fungsi tersebut belum dapat optimal, sehingga dampak dari pembangunan dan pengelolaan  hutan rakyat belum memberikan kontribusi besar  terhadap peningkatan  ke 3 fungsi tersebut terhadap masyarakat dan lingkungannya. Upaya Sertifikasi  Verifikasi  Legalitas Kayu (SVLK) pada Hutan Rakyat sudah dilakukan, namun  dampak dari hasil sertifikasi tersebut belum dirasakan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian Dampak Implementasi Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu terhadap Keberlanjutan Industri Kayu dan Hutan Rakyat yang diterbitkan Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vo.14 No.1, 2017: 19-37, bahwa kebijakan SVLK memberikan dampak positif dan negatif bagi industri maupun pengelolaan hutan rakyat. Pelaksanaan SVLK pada Hutan Rakyat milik petani memberikan dampak positif berupa  Legalisasi hutan rakyat. Namun dampak negatifnya juga dirasakan, karena  :

-     Petani merasa belum memerlukan SVLK, yang terpenting adalah bagaimana memenuhi kebutuhan sehari – hari.

-     Petani masih menganut sistim tebang butuh untuk mencukupi perekonomian .

-     Biaya sertifikasi besar, mensyaratkan petani berkelompok memberi dampak tanggung renteng yang menyulitkan.

-     Belum meningkatkan partisipasi dalam pelestarian hutan.

Apa yang ingin dicapai dalam pembangunan dan pengelolaan hutan rakyat meliputi ke 3 fungsi tersebut, haruslah direncanakan   bersama masyarakat yang biasa di disebut Partisipatory Rural Appraisal  (PRA). Pemahaman akan ketiga fungsi, diuraikan dalam bentuk manfaat dan dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat / petani pemilik hutan khususnya dan masyarakat Desa umumnya.

Lalu apa itu PRA?

Participatory Rural Appraisal  (PRA) atau Identifikasi Lokasi Partisipatif adalah serangkaian atau sekelompok kegiatan dan metode yang memungkinkan masyarakat suatu wilayah dapat mengamati, mengkaji, saling berbagi, meningkatkan dan menganalisis pengetahuan tentang kondisi dan aspek-aspek kehidupan yang ada di wilayahnya agar mereka mampu membuat rencana dan tindakan pembaharuan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat itu secara partisipatif.


Tujuan dari PRA adalah :

1.   Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menganalisis keadaannya sendiri dan memikirkan apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki keadaannya, mengembangkan potensi dan keterampilan dan perilaku supaya mandiri.

2.   Meningkatkan kemauan dan kemampuan masyarakat dalam belajar bersama berbagai pengetahuan dan pengalaman melalui serangkaian kegiatan.  Melalui proses ini masyarakat diasah untuk semakin pintar dan cermat mengkaji wilayahnya dan mengembangkan berbagai kegiatan yang tepat untuk keadaan mereka sendiri.

 

Manfaat dari PRA adalah :  

1.   Meningkatnya proses belajar dan proses penyadaran bagi masyarakat desa dalam melihat berbagai keadaan kehidupan di lingkungannya yang mempengaruhi keadaan mereka sendiri.

2.   Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap potensi dan masalahnya sehingga terdorong untuk mengupayakan pemecahan masalah dan jalan keluar serta mengembangkan potensi yang dimiliki melalui penyusunan rencana kegiatan/program yang disusun dan dikerjakan oleh mereka sendiri.

3.   Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menilai/mengevaluasi hasil kegiatan programnya sehingga dapat senantiasa memperbaikinya untuk perencanaan yang lebih baik dimasa mendatang.

4.   Terdorongnya masyarakat dalam menciptakan moto ”hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini

 

Dengan metodologi PRA yang diterapkan dalam pembangunan dan pengelolaan hutan rakyat, akan membatu terwujudnya Hutan Rakyat yang   berfungsi secara ekologi, ekonomi dan sosial.

Fungsi Hutan Rakyat secara ekologi pada dasarnya adalah hutan tersebut dapat mengatasi lahan kritis, sebagai sumber mata air, mencegah bencana banjir, mencegah longsor dan berfungsi konservasi / menahan longsor. Dari fungsi ekonomi, Hutan Rakyat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, memberikan kesempatan berusaha, menjadi tabungan/investasi dan dapat mencukupi kebutuhan sendiri. Sedangkan dari fungsi sosial, Hutan Rakyat bisa membuka lapangan kerja, bisa dikerjasamakan dengan pihak lain, bisa dijadikan ekowisata dan juga jadi  hutan percontohan.

 

Dalam penerapannya PRA menganut motto “berbuat bersama berperan setara”.

Posisi Tim PRA adalah “orang luar” yang berperan sebagai fasilitator yang bekerjasama dengan masyarakat setempat dengan tujuan melibatkan kepentingan dan peran serta masyarakat secara langsung dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan.

Sesuai dengan sifatnya yang multidispliner, maka tim PRA dapat terdiri dari beberapa orang dengan latar belakang beberapa disiplin ilmu atau keahlian dan profesi, tergantung dengan permasalahan atau topik yang akan dikaji. Keragaman anggota dalam tim PRA sangat penting dalam menyusun topik-topik secara selektif dan optimal. Kegiatan PRA sebagian besar dilakukan dalam bentuk Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion/FGD) atau lokakarya (Workshop). Tim PRA dapat dibagi menurut tugasnya masing-masing berjumlah 2-3 orang dengan komposisi sebagai berikut:

(1) 1 orang fasilitator yang berfungsi sebagai Pemandu yang bertugas mengembangkan pertanyaan (pewawancara) dan memoderasi (memandu diskusi) sesuai dengan tujuan kegiatan PRA yang diadakan.

(2) 1-2 orang pencatat yang bertugas mencatat proses, jawaban dan pendapat yang berkembang selama kegiatan PRA dilaksanakan.

(3) 1-2 pengamat yang bertugas mengamati proses wawancara dan memberitahu atau mengingatkan pemandu bila masih ada topik-topik yang belum dijelaskan atau terlupakan dalam pelaksanaan PRA.

 Perencanaan partisipatif dalam pembangunan kehutanan pada hutan rakyat dilaksanakan dengan tahapan penyelidikan, perumusan masalah, identifikasi daya dukung, perumusan tujuan, menetapkan langkah-langkah, dan penentuan anggaran.

Dengan adanya  tahapan PRA ini, masyarakat/petani pemilik hutan rakyat dapat merancang pembangunan dan pengelolaan hutan rakyat bersama tim ahli ( fasilitator) untuk menentukan tipologi desa Hutan rakyat di masing - masing wilayahnya, sehingga fungsi Hutan Rakyat dapat tercapai.


Sumber : Surili Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat


Telah Dibaca:96 Kali


Artikel Lainnya

*SEKILAS TENTANG BUDIDAYA MADU KLANCENG DI CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH I
*MERANCANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT DENGAN METODE PARTISIPATORY RURAL APPRAISAL
*TANAMAN NYAMPLUNG (CALOPHYLLUM INOPHYLLUM) DI PULAU JAWA JENIS TANAMAN POTENSIAL UNTUK BIOENERGI ALTERNATIF
*MEMBIDIK KONSUMEN HASIL PENELITIAN MELALUI PENGEMBANGAN
*PENGELOLAAN HHBK HATA SEBAGAI BAHAN BAKU KERAJINAN DI CITUMANG KABUPATEN PANGANDARAN, POTENSI YANG HARUS DI LESTARIKAN

Link

Polling

  Berapa banyak pohon yang anda tanam dalam setahun?
1 - 5 pohon
5 - 10 pohon
10 - 15 pohon
lebih dari 15 pohon
tidak menanam pohon


Home   Contact   Email   LogIn



Copyright © 2019 Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat