Dinas Kehutanan Prov Jabar

Hutan yang Dikelola Masyarakat Bertambah

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat dalam empat tahun, proporsi hutan yang dikelola oleh masyarakat telah bertambah seluas 3,01 juta hektare (ha) menjadi 3,45 juta ha dari sebelumnya hanya 440.000 ha. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam Refleksi Kinerja untuk Persiapan Kerja 2019 di Jakarta, awal pekan ini mengatakan, sebenarnya janji untuk menyediakan 12,7 juta ha hutan untuk didistribusikan kepada masyarakat dipenuhi karena angka tersebut telah dialokasikan dalam Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS). "Hanya tinggal penyalurannya saja yang perlu diselesaikan. Dan itu perlu ada pendampingan," katanya.

Pelaksanaan kebijakan afirmatif dengan melakukan distributif, redistribusi, dan alokatif, menurut Siti, tidak mudah karena menyangkut banyak kepentingan. Namun saat ini, proporsi masyarakat untuk mengelola hutan di 2018 mencapai 3,45 juta ha atau sekitar 7,8 persen dari sebelumnya yang mencapai 0,44 juta ha atau sekitar 1,1 persen pada 2014. Sedangkan proporsi pengelolaan oleh korporasi pada 2018 mencapai 40,46 juta ha atau sekitar 92 persen dari sebelumnya mencapai 39,31 juta ha atau 98,9 persen pada 2014. Lebih lanjut Siti mengatakan bahwa langkah korektif yang dilakukan pemerintah telah menumbuhkan keyakinan untuk mendorong pemerataan wilayah.

Beberapa cerita dari tapak seperti dari Hutan Kemasyarakatan (HKm) Gempa 01 di Pulau Bangka yang mengembangkan hutan mangrove menjadi destinasi wisata mendatangkan 2.000 pengunjung per bulan sekaligus berhasil menahan gempuran konversi tambang timah di sana. Sementara di Muara Gembong, Bekasi, dari areal yang mendapat Izin Pemafaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) para anggota kelompok tani di sana mampu menghasilkan 2,5 ton udang per ha pada panen tarikan pertama dengan harga jual Rp73.000 per kilogram (kg).

Realisasi Izin

Di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, pelaksanaan perhutanan sosial membuat kelompok masyarakat memperoleh penghasilan Rp 6 juta hingga Rp 12 juta per 3 hingga 4 malam dari hasil menyewakan kapal pada wisatawan yang hendak menyusuri Sungai Sekonyer menuju Camp Leakey.

Berdasarkan data KLHK, sampai dengan Desember 2018, realisasi izin untuk perhutanan sosial mencapai luasan lebih dari 2,504 juta ha di 305 kabupaten dari 5.391 SK Menteri LHK yang diberikan pada 586.793 Kepala Keluarga (KK). Terdapat percepatan pemberian SK Menteri LHK untuk perhutanan sosial dari rata-rata 44.000 per bulan di 2017 menjadi 105.000 per bulan di 2018. Salah satu pendamping hutan sosial dari Cianjur, Jawa Barat, Tosca Santoso mengatakan tantangan perhutanan sosial di 2019 adalah bagaimana mempercepat distribusi hutan dengan benar dan tetap memperhatikan konservasi.

Selain itu, persoalan birokrasi masih dirasakan menjadi kendala, terutama mereka yang ingin mengajukan untuk luasan kecil hanya 20 ha. Menurut dia, sebenarnya rakyat suka dengan ide perhutanan sosial ini, namun mereka memang membutuhkan pendamping untuk dapat ikut merasakan program pemerintah ini.

Dia menyarankan agar KLHK dapat lebih menjangkau Pemda sehingga diharapkan mampu mempercepat proses distribusi perhutanan sosial. "Tim jemput bola dari pusat kalau dilakukan bersama bupati pasti akan semakin cepat.

Selain itu akses permodalan dari perbankan belum sepenuhnya berjalan lancar, perbankan harusnya lebih adaptif," katanya.(bn-56)



Sumber ( https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/157102/hutan-yang-dikelola-masyarakat-bertambah)

Telah Dibaca:67 Kali

Link

Polling

  Berapa banyak pohon yang anda tanam dalam setahun?
1 - 5 pohon
5 - 10 pohon
10 - 15 pohon
lebih dari 15 pohon
tidak menanam pohon


Home   Contact   Email   LogIn



Copyright © 2019 Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat