Dinas Kehutanan Prov Jabar

Percepatan Perhutanan Sosial (PPS) Pemaparan Capaian IPHPS dan Kulin KK Jawa Barat

"POKJA PPS Jawa Barat dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dan masyarakat sudah sangat menunggu mngenai pendampingan yang akan dilakukan, olah karena itu mohon bantuan dari seluruh pelaku agar POKJA ini berjalan dengan baik sesuai dengan aturan dan hukum  yang berlaku.", hal itu disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Ir. Epi Kustiawan, M.P dalam Rapat Koordinasi Percepatan Perhutanan Sosial (PPS) Pemaparan Capaian IPHPS dan Kulin KK Jawa Barat, Rabu (10/04/2019) di Ruang rapat utama Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

Hadir dalam Rapat Koordinasi tersebut oleh Direktur PSKL, Direktur BUPSHA, Direktur PTKHA, Direktur Kemitraan Lingkungan, Balai BPSKL Jabalnusa, Kadivre Perhutan Jabar, Adm Se jawa Barat, Dr.Mulyaningrum.

Dalam Rakor tersebut dibahas pula terkait dengan dibutuhkanya sinkronisasi data untuk mempermudah perkembangan data-data yang akan dikerjakan oleh POKJA PPS sesuai dengan oleh SK Gubernur Jawa Barat (No 522/Kep.190.Rek/2019 tanggal 6 Maret 2019) yang bertujuan untuk mensejahterkan masyarakat hutan, masyarakat berwibawa, taat aturan dan hukum.

Hal senada diungkapkan dari Kadivre Jabarten yang mendukung percepatan POKJA PPS yang akan menjadi dorongan bagi Perum Perhutani untuk memproses P.83 dan P.39 dalam pengoptimalan pengelolaan kawasan hutan. Kedepannya diharapkan juga Jawa Barat dalam pengelolaan hutan dapat berjalan secara kolaboratif dan lebih baik sesuai aturan dan hukum yang berlaku.

Menurut perwakilan dari PKPS "data yang masuk harus dikonfirmasi ulang dan disinkronisasi dengan data dari Perum Perhutani dan dilakukan verifikasi teknis". Verifikasi teknis didalamnya termasuk surat permohonan surat tembusan untuk Perhutani dan PTKL agar pada saat vertek yang memiliki kawasan dapat mengetahui kegiatan didalamnya sehingga tidak menimbulkan konflik tenurial, PBB terkontaminasi agar sebaiknya di nol-kan untuk kegiatan IPHPS karena baru dimulai kecuali dalam usaha jasa lingkungan yang sudah berjalan, pet lokasi yang jelas, luas garapan tidak boleh lebih dari 2Ha/KK kecuali potensi usaha kelola hutannya berbasis jasa lingkungan/ HHBK.

Di akhir rakor tersebut seluruh ADM Perhutani dan peserta mengharapkan agar POKJA PPS agar cepat bekerja secara efektif sesuai dengan aturan yang berlaku.



Sumber ( )

Telah Dibaca:158 Kali

Link

Polling

  Berapa banyak pohon yang anda tanam dalam setahun?
1 - 5 pohon
5 - 10 pohon
10 - 15 pohon
lebih dari 15 pohon
tidak menanam pohon


Home   Contact   Email   LogIn



Copyright © 2019 Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat