Pengajuan keberatan

Alur Pengajuan Keberatan Informasi Publik

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat

 

Tahap 1: Persiapan Dokumen

Pengaju keberatan mempersiapkan dokumen pendukung, meliputi:

• Berkas permohonan informasi sebelumnya, jika keberatan didasarkan pada:

  • Penolakan permohonan informasi (Pasal 35 huruf a).
  • Tidak ditanggapinya permintaan informasi (huruf c).
  • Tanggapan informasi tidak sesuai permintaan (huruf d).
  • Informasi tidak dipenuhi (huruf e).
  • Biaya tidak wajar (huruf f).
  • Keterlambatan penyampaian informasi (huruf g).

• Salinan identitas pemohon:

  • Individu: KTP/SIM/Paspor.
  • Kelompok orang:
    • KTP/SIM/Paspor anggota kelompok.
    • Surat kuasa bagi perwakilan kelompok.
  • Organisasi berbadan hukum:
    • Surat pengesahan badan hukum dari Kemenkumham.
    • KTP/SIM/Paspor perwakilan organisasi.
    • AD/ART organisasi.

Jika keberatan didasarkan pada tidak disediakannya informasi berkala (Pasal 35 huruf b), pengajuan keberatan harus dilakukan paling lambat 30 hari kerja setelah jawaban atas permohonan diterima.

 

 

Tahap 2: Pengajuan Keberatan

• Pemohon mendatangi Desk Layanan PPID.
• Mengisi Formulir Keberatan sesuai alasan yang diajukan.

 

Tahap 3: Verifikasi Dokumen

• Desk Layanan PPID memeriksa kelengkapan administrasi dokumen pengajuan keberatan.

 

Tahap 4: Proses Tindak Lanjut

• Pemohon menunggu proses penyelesaian keberatan dalam waktu maksimal 30 hari kerja sejak keberatan diterima.

 

Tahap 5: Jawaban Keberatan

• Pemohon menerima jawaban resmi atas keberatan yang diajukan dari Atasan PPID.

 

 

Dengan alur ini, proses pengajuan keberatan di Dinas Kehutanan Jawa Barat diatur secara transparan dan memenuhi ketentuan yang berlaku.