Setiap Badan Publik memiliki kewajiban membuka akses informasi publik yang relevan untuk masyarakat luas. PPID Dishut Jabar berperan sebagai layanan informasi satu pintu untuk membangun mekanisme pelayanan informasi melalui interkoneksi dan sinergi data dari masing-masing unit kerja di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

 

Tugas Pokok

• Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi publik.

Fungsi

1. Membantu PPID Utama dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya.
2. Mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
4. Mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran data di masing-masing unit kerja untuk ditetapkan oleh pimpinan unit kerja di Dinas Kehutanan.
5. Menyusun laporan pengelolaan pelayanan informasi di setiap unit kerja di Dinas Kehutanan.
6. Membentuk petugas pelayanan informasi di setiap unit kerja yang mencakup pengelolaan data, kearsipan, dokumentasi, dan kehumasan.
7. Mengkoordinasikan dan memastikan proses keberatan kepada Ketua Tim PPID Pembantu.
8. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi publik di Dinas Kehutanan.
9. Memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana terkait permohonan informasi di Dinas Kehutanan.
10. Membuat informasi yang dikecualikan dan telah habis masa pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses melalui PPID masing-masing unit kerja, serta melaporkannya kepada Ketua Tim PPID Pembantu.
11. Membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.
12. Menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
13. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

 

 

Visi

Mewujudkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang professional, transparan dan akuntabel di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

Misi

1. Menyediakan informasi publik yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang - undangan.
2. Menyediakan sumber daya yang professional dan berintegritas.
3. Meningkatkan pengelolaan informasi dan dokkumentasi secara baik, efisien, dan mudah diakses.
4. Meningkatkan sarana - prasarana dalam rangka efisiensi dan efektivitas layanan informasi publik.