Bandung, 16 September 2025 – Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) melalui Aplikasi SiPETIR (Sistem Informasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Terintegrasi). Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan tata kelola aset daerah yang lebih transparan, akurat, dan terintegrasi.
Aplikasi SiPETIR hadir sebagai inovasi untuk menjawab berbagai tantangan dalam penatausahaan BMD, khususnya terkait laporan yang selama ini belum sepenuhnya akurat serta keterbatasan integrasi antara data perencanaan, keuangan, dan aset. Dengan adanya sistem ini, seluruh proses pengelolaan aset di lingkungan Dinas Kehutanan dapat dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan akuntabel.
Diseminasi Inovasi Aplikasi SIPETIR (Sistem Informasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Terintegrasi) di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
Fitur dan Keunggulan SiPETIR
Beberapa keunggulan utama yang disampaikan dalam sosialisasi antara lain:
-
Integrasi Data: Menyatukan perencanaan, keuangan, dan aset sehingga menghasilkan laporan yang relevan dengan realisasi belanja.
-
Dashboard Interaktif: Menyajikan data kunci seperti pagu anggaran, realisasi belanja, pendapatan, aset tetap, dan persediaan secara ringkas sehingga pimpinan dapat melakukan monitoring cepat.
-
Menu Perencanaan: Mendukung penyusunan rencana anggaran tahunan dan kebutuhan barang (RAK dan RKBMD).
-
Menu Keuangan: Menyediakan rekapitulasi realisasi belanja dengan pembaruan berkala oleh superadmin.
-
Menu Aset Tetap & Persediaan: Menyajikan informasi detail aset dan barang habis pakai di setiap unit kerja, lengkap dengan riwayat pembelian, jumlah, dan status barang.
-
Hak Akses Pengguna: Dirancang sesuai kebutuhan, sehingga operator hanya dapat mengakses menu terkait tugasnya untuk menjaga efisiensi dan keamanan data.
Selain fitur utama, aplikasi ini juga dilengkapi dengan otomatisasi validasi data guna meminimalisir kesalahan input. Dengan demikian, sistem tidak hanya mempermudah proses administrasi, tetapi juga mendukung peningkatan produktivitas dan keakuratan data aset secara menyeluruh.
Implementasi dan Tindak Lanjut
Dalam sesi diskusi, beberapa pertanyaan dan masukan dari peserta menjadi catatan penting bagi pengembangan aplikasi ke depan. Di antaranya terkait pencatatan aset tetap secara rinci, batas waktu penginputan (maksimal tanggal 10 setiap bulan), serta usulan penyempurnaan sistem agar lebih ramah pengguna dan dapat menampilkan laporan per CDK.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa SiPETIR akan mulai diimplementasikan pada tahun 2025. Untuk tahap awal, pengurus barang di setiap unit kerja diharapkan segera menginput data persediaan dan aset tetap hingga bulan Agustus, kemudian melakukan pembaruan rutin setiap bulan.
Testimoni Pimpinan
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Dodit Ardian Pancapana, menyampaikan apresiasinya terhadap inovasi ini:
“Saya, Dodit Ardian Pancapana, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, memberikan apresiasi dan dukungan sepenuhnya atas aksi perubahan yaitu inovasi Sistem Pelaporan Terintegrasi (SiPETIR) yang dibuat oleh Ana Caharana, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Saya sangat mendukung keberlanjutan inovasi ini dan akan mendukung dengan sumber anggaran sesuai dengan ketentuan.”
Komitmen Transparansi
Melalui penerapan aplikasi ini, Dinas Kehutanan berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan BMD di lingkungan instansi. Transparansi laporan keuangan dan aset yang dapat diakses pimpinan setiap saat akan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di bidang kehutanan.
Sumber:
- Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
- Tim Efektif
- Humas Dishut Jabar
Penulis: Reihan Fazri
